Upaya mendapatkan Informasi Publik di Desa????

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.


Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu terdapat pada pasal 24 yang menyatakan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa  salah satunya adalah keterbukaan. Serta selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah “asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa “dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa “Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa”




Dalam UU NO.6 Tahun 2014 tentag Desa pasal 27 huruf (d) mengatur bahwa “dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”, Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan “bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU No.6 Tahun 2014 tentang  Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan “bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan”


Tetapi dalam arti luas ada beberapa yang bukan merupakan informasi publik yang mana meliputi :

  1. informasi yang dapat membahayakan negara;
  2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.


Berdasarkan penjelasan di atas informasi yang dimohonkan adalah laporan keuangan Desa dan data data lainnya. Laporan keuangan Desa merupakan informasi yang wajib disediakan. Anda bisa memohonkan informasi publik selama data tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan maka badan publik berhak menolak permohonan informasi publik tersebut.




Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik teramsuk Desa selama ini telah diatur oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD.  Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Lalu bagaimana langkah hukum yang bisa di ambil unutk mendapatkan informasi publik seperti penjelasan diatas?


Prinsipnya, setiap warga desa berhak memperoleh informasi publik tentang Desa tentunya sesuai dengan ketentuan. Warga desa sebagai pemohon informasi publik berhak: 

  1. melihat dan mengetahui informasi publik;
  2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
  3. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai UU KIP; dan/atau
  4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses permohonan informasi publik tentang Informasi Desa adalah sebagai berikut:

  1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan disertai alasan permintaan tersebut dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.
  2. Badan publik yang menerima permohonan informasi publik tersebut wajib mencatat nama dan alamat pemohon, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta.
  3. Apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis makan badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik.
  4. Setelah itu badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.


Jika permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

  1. Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan (dapat diperpanjang dengan memberikan alasannya secara tertulis), badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: 
  2. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  3. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  4. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP;
  5. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  6. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  7. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  8. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Apabila dalam permohonan informasi tersebut tidak di berikan juga melalui lisan, langsung atau surat oleh lembaga/Badan yang kita mohonkan, maka kita bisa mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik di lembaga Komisi Informasi Publik dengan beberapa langkah mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu :


Keberatan yang diajukan secara tertulis diajukan dengan alasan:

  • penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian.
  • tidak disediakannya informasi berkala
  • tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  • permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  • tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  • pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  • penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur.

Pengajuan keberatan huruf b sampai huruf g di atas, diselesaikan dengan cara musyawarah.

Perlu diketahui bahwa pengajuan keberatan ini diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan pengajuan keberatan. Kemudian atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan, pemohon informasi publik dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Upaya ini diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyelesaian sengketa ini paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi ini bersifat final dan mengikat. 


Demikian yang bisa kami jelaskan semoga bermanfaat. Salam Advokindo.

@AH

 

 

 

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *