Upaya Hukum Apabila Laporan Polisi Tidak Ditindak Lanjuti!!!!!???

Semua Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, telah banyak terjadi dilapangan perihal permasalahan terkait laporan setiap warga negara ke polisi yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, telah banyak pengaduan bahwa laporannya tidak ditindak lanjuti dengan berbagai alasan yang bahkan ada alasan yang tidak ada korelasinya terhadap laporan tersebut. Lantas apa yang bisa kita lakukan apabila laporan kita tidak ada titik perkembangan sesuai standart pelayanan oleh Instansi Kepolisian tersebut?Berikut sedikit Ulasannya:




Langkah hukum menghadapi permasalahan hukum terkait tidak diprosesnya laporan ke pihak kepolisian, sebagai berikut:
  1. Pertama, pastikan Anda sebagai pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”).


Merujuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang  Penyidikan Tindak Pidana  penyidikan dilakukan dengan dasar:
  1. Laporan polisi; dan
  2. Surat Perintah Penyidikan.



Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Selain itu, sebagai pelapor di sarankan untuk mengetahui benar nama penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara laporan anda, Sebab tidak semua anggota polisi pada instansi kepolisian terkait menangani perkara Anda.



  1. Apabila Anda tidak juga memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka Anda sebagai pelapor dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”).
Dasar hukum terkait perolehan SP2HP antara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 Tentang  Sistem Informasi Penyidikan , yang menyebutkan “bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk  Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/pengadu atau keluarga”.



Bahkan mengacu pada Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.
Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
Dalam laman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”) milik Polri, dijelaskan bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu tiga hari laporan polisi dibuat. Lebih lanjut, waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk masing-masing kategori kasus adalah:



– Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30.
– Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60.
– Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke 90.
–  Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari        ke-120.
Pihak Badan Reserse Kriminal Polri juga memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat melalui laman resmi yang di terbitkan oleh Polri. Melalui situs ini, pihak pelapor/pengadu dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data berupa:
  1. nomor LP;
  2. nama lengkap pelapor;
  3. tanggal lahir pelapor.
Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau mengaksesnya secara online.



Apabila laporan polisi yang telah Anda buat ternyata telah dihentikan penyidikannya dan Anda merasa keberatan, Anda dapat mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi:
“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nommor 98/PPU-X/2012, kemudian menegaskan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan.
Sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh penyidik kepada pelapor melalui SP2HP, maka selama itu  tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Dengan kata lain, permohonan praperadilan dapat di ajukan ketika proses penyidikan telah benar-benar dihentikan sebagaimana telah kami jelaskan.



Demikian sedikit ulasan dalam mencari keadilan kita dipersulit. Semoga bermanfaat.
@AH
Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *