Upaya Hukum Apabila Di PHK dengan Alasan yang Tidak Jelas!…!!!

Didalam situasi pandemi seperti ini banyak perusahaan yang omzetnya menurun drastis bahkan perusahaaan banyak yang memutuskan dan mengambil sikap yaitu dengan pemutusan hubungan kerja. Lantas,  Bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku? Dan apa saja hak yang timbul dari akibat berakhirnya hubungan kerja?




Setiap PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum semisal Perseroan Terbatas (PT), atau tidak berbadan hukum Commanditaire Vennootschap (CV), atau milik perseorangan baik swasta, negara atau organisasi sosial, wajib menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila PHK tidak dapat dihindari, pengusaha hanya boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerja, setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah dilakukan perundingan (bipartit) dengan pekerja yang bersangkutan atau serikat pekerjanya.


Alur penyelesaian PHK tersebut, juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), yang mensyaratkan adanya penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi atau arbitrase, apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan. PHK yang dilakukan pengusaha tanpa putusan PHI, berakibat batalnya PHK dan berdasarkan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, “pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHKnya secara sepihak, kecuali untuk PHK karena masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya kontrak untuk yang pertama kali, pensiun dan meninggal dunia.”


Selain kebolehan melakukan PHK, pengusaha juga dilarang untuk mem-PHK pekerja dengan alasan sedang sakit, bela negara, beribadah, pernikahan, hamil/melahirkan/menyusui, pertalian darah, berserikat pekerja, mengadukan tindak pidana, agama/aliran politik/suku/warna kulit/golongan/jenis kelamin/kondisi fisik/status perkawinan, dan cacat.

Besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak ditetapkan masing-masing besarannya sesuai dengan masa kerja dan alasan PHK, yaitu karena pekerja diputuskan melakukan tindak pidana oleh pengadilan, melakukan indisipliener, mengundurkan diri tau dianggap mengundurkan diri, perusahaan berubah status, perusahaan efisiensi atau tutup tetap dan pailit, pekerja meninggal dunia atau pensiun, serta sakit berkepanjangan.


Dengan demikian, apabila Saudara berkeberatan dengan alasan PHK perusahaan, Saudara atau perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit untuk menyepakati besaran uang pesangon atau permintaan tetap dipekerjakan kembali, serta apabila tidak tercapai kesepakatan maka pekerja atau pengusaha dapat mengajukan permohonan mediasi Dinas Tenaga Kerja setempat, atau konsiliasi/arbitrase. Jika juga tidak mencapai kesepakatan, pengusaha atau pekerja dapat mengajukan gugatan ke PHI.


Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

@AH

Bagikan manfaatnya.

5 thoughts on “Upaya Hukum Apabila Di PHK dengan Alasan yang Tidak Jelas!…!!!

  1. Saya dan kawan kawan sedang mengalaminya saat ini .PHK sepihak ,kekurangan upah dan THR yg belom diselesaikan .surat sudah lengkap menunggu sementara ini sedang menunggu panggilan .karena sedang wfh jadi terkendala.terima kasih

  2. Selamat malam pak…maaf sya mau konsultasi masalah sya d.PHK sama perusahaan sya, sya sydah melakukan bipartit sama perusahaan tpi gk ada tanggapan sama skali dan akhir.nya melakukan tripartit sama disnaker setempat, berhubung dri draft kontrak yg d.bikin sndri blm ada laporan sama skali k.disnaker, mnta sraan ajja pak, apakah sya lanjut apa berhenti d sni pak, soal.nya sya nuntut pesangon ajja pak.

    1. saran saya lanjut pak.mnta perlindunngan atau penegasan dari dinas tenaga kerja setempat supaya kelak kalau mengajukan gugatann phi bisa menjadi pegangan anda.
      ikuti langkah hukum sesuai prosedurnya.tripartit tetep dilakukan toh dilakukan atau tidak akan berdampak ke anda kan.

  3. saran saya lanjut pak.mnta perlindunngan atau penegasan dari dinas tenaga kerja setempat supaya kelak kalau mengajukan gugatann phi bisa menjadi pegangan anda.
    ikuti langkah hukum sesuai prosedurnya.tripartit tetep dilakukan toh dilakukan atau tidak akan berdampak ke anda kan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *