Tidak Menaati dan Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Kepala Desa Dapat Diberhentikan !!!!

Seorang pemimpin tidak bisa arogan saat mendapatkan amanah dari rakyat. Selain harus amanah, seorang pemimpin tidak bisa bersikap arogan dengan kekuasaan yang ia miliki. “Pemimpin adalah pelayan bagi rakyat”


Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat. Dalam regulasi desa disebutkan, Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati atau Walikota, setelah adanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau nama lain) yang diserahkan melalui Camat. Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dalam Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhantian Kepala Desa.

Lalu, bagaimana apabila Kepala Desa Tidak menaati dan menegakan Perundang-Undangan yang sudah ada ?


Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 8 ayat (2) Permendagri 66/2017  yaitu  :

  1. berakhir masa jabatannya;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  4. melanggar larangan sebagai kepala desa;
  5. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru, atau penghapusan desa;
  6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/atau
  7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 8 ayat (2) nomor 6 Permendagri 66/2017 berbunnyi ” kepala desa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa”., Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 2, 3 dan 4, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa telah diatur secara jelas dan terperinci yang mana kepala Desa mempunyai kewajiban yaitu :


  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  9. Mengelola keuangan dan aset desa;
  10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Selain hal tersebut ada Kewajiban dan Larangan bagi Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan m UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  (“UU Desa”), dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban, di antaranya:


  1. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  2. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
  3. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
Larangan yang berlaku bagi kepala desa merujuk pada Pasal 29 UU Desa, antara lain:
  1. merugikan kepentingan umum;
  2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
  6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  7. menjadi pengurus partai politik;
  8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  12. meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.




Penulis mengambil sampel untuk kepala desa diwilayah kabupaten nganjuk yang mana seluruh kepala desa di duga  tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa yang salah satunya ialahnya tidak menaati dan menegakan perundang-undangan. ( Pasal 8 ayat (2) Permendagri 66/2017 jo UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26 ) atas Pasal 6 Perbup Nganjuk Nomor 04 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan ,Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat yang mana Perbup tersebut sebagai pelaksana teknis PP Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari penjelasan diatas, timbul pertanyaan dimana legitimasi Perbup dalam hirarki perundang-undangan ?

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4.Peraturan Pemerintah;
5.Peraturan Presiden;
6.Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Daerah (“Permendagri 80/2015”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri 120 tahun 2018”) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (“Perkada”). Pasal 19 Permendagri 80/2015 berbunyi:


  1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
  2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
  3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kepala daerah walikota/Bupati seharusnya mempunyai kewajiban dalam mempertegas dengan memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak mnjalankan kewajibannya seperti dijelaskan diatas sesuai dengan Dalam Pasal 8 ayat (2) nomor 6 Permendagri 66/2017 dan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 sehingga tercipta good goverment yang diinginkan serta terciptanya legitimasi seorang bupati di suatu daerah. Penulis berharap dan menunggu  ketegasan pemangku kebijakan dan pelaksana perundangan-undangan yaitu bupati  dan jajaran  dibawahnya.


Semoga bermanfaat,kalau ada kurang untuk koreksi bisa ditulis dalam kolom komentar.

Salam perubahan @Anang Hartoyo, SH.

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *