Tepatkah Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebut sebagai Lex Specialis derogat Legi Generali’?

Dalam dunia hukum telah sering kita dengar beberapa azas hukum yang mana salah satu azas hukum yang terkenal ialah azas Lex specialis derogat legi generalis. Lalu apa sih pengertiaan azas tersebut ? azas Lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.


Selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:   

  1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
  2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).
  3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.


Dari penjelasan diatas kita bisa ambil contoh beberapa aturan yang mengandung dan mengatur azas Lex specialis derogat legi generalis yaitu terdapat dalam pasal Pasal 63 ayat (2) Kuhp yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” selain itu terdapat lagi dalam Pasal 1 Kuhd (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ) yang berbunyi “Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”

Kembali pada permasalahan, yaitu telah banyak perdebatan perihal UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS apakah merupakan mengandung atau memenuhi syarat prinsip  azaz Lex specialis derogat legi generalis atau tidak memenuhi. Penulis mencoba menelaah satu persatu pasal dan ayat dalam pasal yang terkadung dalam penjelasan UU No. 40 tahun 1999 tentang PERS dan telah menyimpulkan beberapa alasan bahwa UU tersebut belum memenuhi syarat prinsip azaz Lex specialis derogat legi generalisKarena panulis juga merupakan pemerhati dan praktisi hukum maka layak dan bisa mengungkapkan pendapat hukumnya dengann prinsip setiap orang yang mengerti hukum sah berpendapat hukum dan beda pendapat hukum dengan subyek yang lain. Berikut penjelasan alasan dan perbedaan pendapat  dari penulis : 


UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS sebagai Lex specialis derogat legi generalis menurut Penulis tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Undang-Undang khusus yang ber-azaz Lex specialis derogat legi generalis dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Kesatu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dilihat dari segi apapun sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai lex specialis karena tidak jelas menginduk pada undang-undang umum yang mana, apakah UU Pidana, UU Perdata, UU Administrasi Negara, atau UU lainnya. Begitu pula hukum acaranya yang digunakan tidak jelas mengacu kepada hukum acara yang mana.

Kedua, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri tidak pernah menyatakan bahwa UU ini bersifat khusus yang menyingkirkan yang bersifat umum.


Ketiga, Baik isi maupun penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah jelas membuktikan UU ini bukanlah lex specialis derogat legi generalis. Ini terlihat dari adanya delapan indikasi dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri yang membantah UU isi sebagai lex specialis yang tidak lagi memerlukan peraturan di luar UU ini. Antara lain:

  • Pasal 13 huruf b. Menurut pasal 13 huruf b, perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.
  • Pasal 16. Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia “disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku”.
  • Penjelasan pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan menjelsakan perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajiban dan perannya, “dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku”.
  • Penjelasan pasal 9 menegaskan, setiap warganegara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers, “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  • Penjelasan pasal 11 tentang modal asing juga menyebut dilaksanakan, “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  • Penjelasan pasal 4 ayat 2 antara lain mengatakan “…siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  • Alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, “Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengtur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.
  • Penjelasan alinea terakhir pasal 12 berisi, “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Keempat, Dalam keputusannya, Mahkamah Agung tidak pernah mengatakan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah Lex specialis derogat legi generalis.. Dalam berbagai keputusannya, MA mengaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah prevail atau ditumakana lebih dahulu dibandingkan dengan UU lainnya.


Kelima, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak hanya mengatur “pelaksanaan kegiatan jurnalistik” saja tetapi mengatur berbagai hal lainnya, seperti iklan, kesejahteraan wartawan, kegiatan perusahaan asing, dsb.

Keenam, Harus dibedakan antara keinginan menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya Lex specialis derogat legi generalis.dengan kenyataan bahwa pengaturan tentang UU Pers ini tidak spesialis.

Ketujuh, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan UU yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan tidak khusus berlaku untuk kalangan pers saja. Oleh karena itu, penerapan UU juga harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak dan tidak hanya keadilan bagi pers saja.


Dari kesimpulan dan alasan yang penulis kemukakan maka bisa di simpulkan dan menjadi keyakinan penulis bahwa Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS merupakan bukan suatu Undang-Undang khusUS atau mengandung azaz Lex specialis derogat legi generalisDemikian yang penulis bisa kemukakan dan perbedaan pendapat merupakan hal yang bernilai demi regenerasi ilum pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara. 

“PERBEDAAN ITU INDAH”


SALAM ADVOKINDO@ ANANG HARTOYO.,SH.

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *