Debt Collector (DC)!!!!? Debt Collector tidaK Boleh Merampas kendaraan!!!!

Debt Colector (DC)/tukang tagih hutang para peminjam kredit kendaraan motor atau mobil. Debt Colector  (DC) juga sebagai momok menakutkan para pengambil kredit kendaraan (Debitur) yang disebabkan oleh keterlambatan membayar atau ketidakmampuan Debitur membayar cicilan kendaraan motornya bahkan Debitur takutnya melebihin takut sama TUHAN hikz hikz,,,




Seringkali Debt Colector (DC) bisa sewaktu-waktu menarik kendaraan kita dimanapun tempatnya bahkan ketika kita ada dijalanpun tindakan Debt Colector (DC) tersebut akan dilakukan demi pencapaian target dari kantor finance dimana mereka bekerja dan tentunya kita tidak mau kendaraan kita dirampas begitu saja tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apalagi hal tersebut  dilakukan dengan kekerasan perampasan dengan pengancaman keamanan anda yang beranggapan mempunyai fidusia yang dianggap dasar yang paling kuat untuk melakukan penyitaan atau pengambilan kendaraan bermotor kita.    heheheh lucuuuu..




Disini timbul pertanyaan apakah mereka DDebt Colector (DC) boleh mengambil kendaraan bermotor kredit kita?mari kita ulas semua itu dan bagaimana cara menghadap Debt Colector (DC)!!!!??

Apakah boleh debt Colektor mengambil kendaraan kita secara paksa dijalan ??

Debt collector (DC) tidak diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil paksa motor kredit dengan alasan kredit macet atau alasan apa pun. Dan apabila tindakan itu dilakukan oleh si Debt Colektor (DC) bisa dipastikan adalah sebuah tindakan pidana perampasan dan tindak pidana tersebut bisa dijerat dengan Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 tentang Pencurian Dengan Kekerasan.




Dalam sebuah perjanjian kredit motor kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Debitur (Penerima Kredit) dan Kreditur (Pemberi Kredit yaitu finance atau bank) terikat sebuat perjanjian kontrak kredit tertentu. Bila mana salah satu pihak Debitur tidak mampu membayar cicilan angsuran pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian kontrak tersebut yaitu pada tanggal jatuh tempo, maka Debitur  dikatakan melanggar perjanjian kontrak kredit tersebut atau disebut telah wanprestasi semestinyya pihak kreditur bisa  mengajukan pembatalan atas perjanjian kontrak kredit tersebut

Dengan dalih pihak kreditur bisa membatalkan atas perjanjian kontrak tersebut maka kreditur melalui Debt Colector (DC) bisa mengambil/menyita kendaraan kita. Namun yang patut debitur ketahui ialah proses penyitaan barang ini tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun Debt Collector, melainkan harus memperoleh dasar putusan dari Pengadilan yang ikhrach atau berkekuatan hukum tetap dan atas perintah Ketua Pengadilan dimana tempat obyek berada berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Pelanggaran kontrak yang dilakukan Debitur (pengambil kredit) ini termasuk ranah dalam pelanggaran hukum perdata. selain itu pembatalan perjanjian kredit yang diajukan kreditur tersebut harus terlebih dahulu diputuskan lewat pengadilan.  




Apa Dasar Hukumnya  Debt Colector (DC)??????!!!

Tidak ada  peraturan khusus yang mengatur tentang keberadaan Debt Colector (DC), Debt Colector (DC) melakukan tindakan penagihan utang atau kredit kendaraan bermotor kepada Debitur berdasarkan surat kuasa dari kreditur dalam hal ini adalah finance atau pihak bank yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)`

Namun khusus perbankan ada peraturan yang mengatur tentang pihak finance atau perbankan yang menggunakan jasa dipihak luar (Eksternal) dalam menagih utang piutang atau kreditur yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan  Surat Edaran Bank indonesia (SEBI).

Dalam Peraturan bank indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia diatur antara lain :

  1. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
  2. Penerbit Kartu Kredit (Bank) Wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan (debt collector), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain, bank wajib menjamin bahwa: (a) kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit. (b)`pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
  4. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit (Bank) wajib memastikan bahwa : (1). tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, (2). identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit (Bank), (3). tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: (a).menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit (Bank), yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan; (b). penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit. (c). penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; (d). penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit; (e). penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu; (f). penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit; (g). penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; (h). penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu; (i). Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.


  5. Berlaku pula ketentuan sebagai berikut : (a). Penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit; (b). kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan. (c). Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.


Apa Langkah Hukum menghadapi Debt Colector (DC) yang Bisa dilakukan ??:: Bila anda memiliki kredit motor atau mobil didatangi oleh Debt Collector (DC) yang mewakili berdasarkan surat kuasa dari  perusahaan leasing ataupun dari bank yang akan mengambil paksa kendaraan dikarenakan telat membayar cicilan, maka upaya hukum yang dapat anda lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, anda harus berani meminta surat tugas kepada Debt Collector (DC) mengenai penugasan dari pihak leasing untuk mengambil kendaraan. Jika seandainya benar sesuai surat tugas Debt Collector (DC) ini mewakili pihak perusahaan, maka anda berhak dan harus berani menolak pengambilan paksa kendaraan bermotor sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Karena dalam Putusan Mahkamah Eksekusi tersebut  menyatakan “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri,”.Sehingga kita bisa menjelaskan kepada pihak debt collector atau perusahaan leasing bahwa penerima hak fidusia (kreditur) atau dalam hal ini perusahan leasing tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.



Yang Kedua, jika pihak Debt Collector (DC) atau perusahaan leasing tetap nakal melakukan eksekusi sendiri tanpa mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, maka langkah yang dapat anda tempuh adalah: 
  • Anda bisa melaporkan baik pihak Debt Collector (DC) dan/atau orang yang menyuruh melakukan (direksi perusahaan leasing) atas dugaan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian;
  • Anda bisa melaporkan perusahaan leasing yang melakukan eksekusi sendiri tanpa permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri ini ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Deputi V Bidang Politik Hukum dan Ham Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI.



Demikian penjelasan dari kami sekira kurang jelas bisa dikonsultasikan via WA. 082264550037

 

 

 

 

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *