Sanksi Hukum Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)!!!

Program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah programyang berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program belajar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 2005. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 




Tujuan program BOS telah diatur dalam lampiran I huruf C Permendikbud 76/2014 secraa khusus yaitu :

  1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
  2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
  3. eringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Dalam Juknis Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020 mengatur tentang:




    1. Penerima dana yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
    2. Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik:
      1. SD sebesar Rp900.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
      2. SMP sebesar Rp1.100.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
      3. SMA sebesar Rp1.500.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
      4. SMK sebesar Rp1.600.000,00 per 1 orang Peserta Didik; dan
      5. SLB sebesar Rp2.000.000,00 per 1 orang Peserta Didik.
    3. Dana digunakan untuk membiayai:
      1. penerimaan peserta didik baru;
      2. pengembangan perpustakaan;
      3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
      4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
      5. administrasi kegiatan sekolah;
      6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
      7. langganan daya dan jasa;
      8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
      9. penyediaan alat multi media pembelajaran;
      10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.


      11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
      12. pembayaran honor (paling bayak 50%).
    4. Dalam menggunakan dana BOS Sekolah berwenang menentukan komponen penggunaan dana sesuai kebutuhan.




Dengan Melihat Tujuan dan besaran sesuia juknis diatas apabila ada pihak oknum sekolah SMA Swasta melakukan penyelewengan Dana BOS maka yang bersangkutan bisa juga dikenakan sanksi.

Adakah sanksi yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah ataupun Ketua Komite sekolah yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan apa yang telah diperuntukan bagi dana BOS tersebut?!!!




Pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi, sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.sanksi yang melakukan pelanggaran diatas bisa disanksi sebagai berikut :

  1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
  2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.
  3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
  4.  Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan

Terkait dengan poin ke-3 di atas yang merupakan salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana BOS, yakni penerapan proses hukum berlaku. Ada Yurispudensi http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=raini+pesawik+dana+BOS .




Sisa Bongkaran Inventaris Barang Milik Negara (BMN) wajib dilaporkan!!

Bongkaran sisa perawatan atau pemeliharaan gedung kantor yang notabene Barang Milik Negara (BMN) harus diperhatikan nilai ekonomisnya. Kalau memiliki nilai ekonomis maka harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Karena untuk optimalisasi PNBP yang harus disetorkan kepada Negara, maka perlakuan bongkaran sisa pemeliharaan atau perawatan gedung juga harus sesuai mekanisme yang ada. Kalau barang bongkaran masih memiliki nilai ekonomis maka harus diajukan ke Tim Penlai KPKNL agar ditaksir nilainya. 




Salah satu contoh yang mampunyai nilai ekonomis yaitu Kabel,Kursi,Lemari,Meja,kayu dsb tetapi seperti puing tembok, maka itu tidak perlu dilaporkan. Cukup membuat berita acara dan melampirkan foto dokumentasinya dan Suatu saat kalau ada pemeriksaan cukup ditunjukkan berita acara dan dokumentasi itu . Sehingga dalam hal ini menekankan pentingnya konsultasi dengan KPKNL terkait barang sisa bongkaran agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Hal ini sering diabaikan, tetapi bisa berakibat fatal. yaitu sesuai lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi yang terdapat dipoint 3 yaitu Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.







Maka disini kami menyarankan hati-hati untuk kepala sekolah atau ketua komite sekolah dalam pengelolahan dana operasional sekolah (BOS) yang tidak ada dasarnya bisa berakibat hukum ke belakangnya!!!!!

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *