Salinan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Hak Tersangka atau Kuasa Hukum ?




Dalam suatu proses penyidikan atas dugaan suatu perkara pidana, Penyidik (baik Polisi ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) akan memanggil Saksi ataupun Tersangka untuk dimintai keterangan atas suatu tindak pidana yang dipersangkakan atas dirinya. Proses interview atau tanya jawab antara penyidik dengan seorang Saksi ataupun Tersangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam KUHAP. 


Dalam BAP tersebut pertanyaan-pertanyaan dari Penyidik beserta jawaban yang disampaikan oleh Saksi maupun Tersangka dalam BAP tersebut bukanlah untuk diketahui secara umum, akan tetapi seorang Tersangka atau melalui kuasa hukumnya yang telah dimintai keterangannya, memiliki hak meminta kepada Penyidik untuk mendapat turunan/ salinan atas pemeriksaan terhadap dirinya yang dituangkan didalam BAP.

Berdasarkan Pasal 75 ayat 1 KUHAP Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang berkaitan dengan :

  1. Pemeriksaan tersangka
  2. Penangkapan
  3. Penahanan
  4. Pengeledahan
  5. Pemasukan rumah
  6. Penyitaan benda
  7. Pemeriksaan surat
  8. Pemeriksaan saksi
  9. Pemeriksaan di tempat kejadian
  10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan
  11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang di dalam KUHAP.


Menurut pendapat Andi Hamzah, istilah Penyidikan adalah padanan dari istilah Opsporing atau Investigationyang memiliki sifat yang “tertutup”, atau dengan kata lain, isi dari keterangan Saksi atau Tersangka dalam tingkat Penyidikan, yang dituangkan dalam BAP tersebut, bukanlah untuk diketahui umum (konsumsi publik).


Tersangka boleh meminta turunan/salinan BAP yang telah ditandatanganinya bahkan penyidik mempunyai kewajiban menyerahkan hasil dari BAP tersebut untuk diberikan kepadaa Tersangka/Penasihat Hukumnya sendiri untuk kepentingan pembelaannya. Adapun dasar hukumnya telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 72 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.”

Jadi, apabila tersangka berkeinginan mendapatkan Salinan Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya, dapat mengajukan permintaan kepada pejabat penyidik, baik diajukan melalui tersangkanya langsung atau melalui kuasa hukum yang mendampingi tersangka.


Demikian penjelasan dari kami perihal hak dari pada tersangka . Salam Advokindo @ AH

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *