Polisi Dilarang Menjadi Tukang Tagih Hutang!!???

Hutang piutang yang dimuat daalam sebuah perjanjian hutang piutang adalah hubungan hukum keperdataan sebagai mana diatur daalaam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). dalam pasal 1754 KUHPerdata berbunyi: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”




Dalam Pasal Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sehingga mengenai perihal hak dan kewajiban para pihak berdasarkan itikad baik dapat dilaksanakan oleh kedua pihak. maka berdasakan Pasal 1319 KUH Perdata ditegaskan bahwa aturan umum dalam KUH Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Berikut dikutip Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut:




“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”

maka untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan wanprestasi, yang banyak ahli hukum perdata mengkategorikan wanprestasi ke dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:




  1. Sama sekali tidak memenuhi.
  2. Tidak tunai memenuhi prestasi.
  3. Terlambat memenuhi prestasi.
  4. Keliru memenuhi prestasi

Sehingga pihak berutang bisa dikatakan wanprestasi/ingkar janji apabila telah menerima teguran atau peringatan ( Somasi) supaya bisa menyelesaikan kewajibannya, Pasal 1238 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” sehingga jalan terakhir dari keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang.




Apakah POLISI bisa menjadi penagih hutang?

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yaitu sebagai alat negara yang mana mempunyai fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU Kepolisian).




Polisi mempunyai tugas dan fungsi sesuai pasal 3 UU Kepolisian, yaitu : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam tugas dan wewenangnya polisi harus tunduk pada PP RI No.2/2003 tantang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia  Dalam Pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian yang berbunyi : Untuk melindungi kehidupan nasional dan masyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:




  1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Melakukan kegiatan politik praktis;
  3. Mengikuti aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  4. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan memberikan keuntungan pribadi, kelas, atau lainnya yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kepentingan negara.
  5. Bertindak sebagai perantara pengusaha atau kelompok untuk mendapatkan pekerjaan atau perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keuntungan pribadi mereka;
  6. Memiliki saham / modal di perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  7. Bertindak sebagai pelindung dalam perjudian, pelacuran, dan tempat hiburan;
  8. Untuk menjadi kolektor atau penagih hutang dan untuk melindungi debitur;
  9. Menjadi mediator / perantara urusan;
  10. Meninggalkan keluarga.

Jadi dari kesempulanya ialah hutang piutang merupakan hubunngan keperdataan  dari yang memberi hutang dan menerima hutan berdasarkan pasal Pasal 1754 jo. 1338 jo. 1319 KUH Perdata tunduk pada KUHPerdata sehingga sistem penagihannya harus sesuai dengan koridor hukum perdata dan segala bentuk penagihan yang melibatkan kepolisian sangat bertentangan dengan UU KEPOLISIAN dan PERATURAN DISIPLIN KEPOLISIAN.




Apabila masih ada oknum polisi bertindak demikian yang merugikan salah satu pihak bisa melaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) POLRI.

Soooo……POLISI TIDAK BOLEH MENJADI TUKANG TAGIH.OKE BROOOO….

Demikian penjelasan kami dalam ulasan diatas,semoga bermanfaat!!

@AH

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *