Perlindungan Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Media Eletronik!!!!

 


PENCEMARAN NAMA BAIK :

Pencemaran nama baik telah diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau UU No.11 Tahun 2008 dan diubah sebagaiamana dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dengan beberapa pasal yakni :

1. Pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);

2. Pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP);

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP);

4. Penghinaan ringan (315 KUHP);

5. Pengaduan palsu/fitnah (317 KUHP);

6. Persangkaan palsu (318 KUHP);

7. Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320-321 KUHP).

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 yang berbunyi : 




“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” dan ancaman hukumannya ialah ancama pidana dengan pidana paling lama empat (4) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (pasal 45 ayat 3 uu no 19/2016)  dan unsur-unsur pasal 27 ayat (3) ialah sebagai berikut : 




  1. Setiap orang. Penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.
  2. Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana?
  3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum.
  4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut dengan bantuan ahli bahasa (expert).

Dalam hal ini perbuatan penyebaran konten di  media elektronik yang mungkin bukan kabar bohong atau kejadian sesungguhnya,bisa dikategorikan perbuatan pidana melawan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (straafbaar feit) jika dalam perbuatan tersebut telah memenuhi ke empat unsur yang disebutkaan diatas. Namun yang jadi perhatian dengan cermat  ialah apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur keempat diatas yaitu yang dimaksud adalah apakah penyebaran konten tersebut mengandung muatan mencemarkan nama baik atau tidak dan mengandung nilai kerugian materiil atau in materiil.




Pencemaran Nama Baik adalah delik aduan yang artinya ialah jika ada pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut pasal 45 ayat 5 uu no 19 tahun 2016. Penyebar tersebut dapat dijadikan tersangka setelah penyidik menetapkannya berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung barang bukti, hal ini sesuai dengan prinsip unnus testis nullus testis dan pastinya mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent)

Perlindungan Hukum : 

Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. dalam hal ini beberapa Hak Tersangka dan Terdakwa sendiri telah diataur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)




Oleh karena itu, baik tersangka atau terdakwa  yang menyebarkan konten pencemaran nama baik di media Elektronik berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terimakasih.salam (AH)

 

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *