Penjelasan Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa atau Kelurahan!!!??

Sebenarnya tidak ada perdebatan lagi tentang penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW). Masyarakat juga telah mengetahui mekanisme dan pejabat yang berwenang mengurusi SKAW itu. Tetapi pemahamam itu diyakini berasal dari praktek sehari-hari yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sementara dasar hukum yang melandasinya luput dari pemahaman masyarakat. Kebutuhan terhadap SKAW itu kebanyakan berkaitan dengan pembagian harta warisan. Di setiap lembaga pemerintah dan swasta seperti perbankan, lembaga peradilan, notaris dan lain-lain mengharuskan adanya SKAW ketika akan melangsungkan perbuatan hukum terhadap harta pewaris.




Penerbitan SKAW itu merujuk kepada Ketentuan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri No: Dpt/12/63/12/1969.tanggal 20 Desember 1969 dan Ketentuan surat MARI tanggal 8 Mei 1991. No: MA/kumdil/171/V/K/1991, mengatur tentang ketentuan Surat Keterangan Ahli Waris. Dimana ketentuan itu juga sering dipakai bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya. Pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan SKAW itu yakni Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi penduduk asli atau pribumi. 

Sementara bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, surat keterangan hak mewaris dikeluarkan oleh Notaris dalam bentuk akta. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, SKAW diterbitukan oleh Balai Harta Peninggalan. Hal itu juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) No: 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Palaksanaan PP No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c yang isinya menyatakan: ” Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa: 1) wasiat dari pewaris, atau 2) putusan Pengadilan, atau 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau 4) – bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; – bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, – bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan”.




Perlu digarisbawahi bahwa dalam pembuatan SKAW diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris yang diterangkan di dalam SKAW itu, tidak boleh ada ahli waris yang tertinggal atau tidak dimasukan di dalam SKAW tersebut. Posisi Kepala Desa/Lurah dan Camat adalah menguatkan, maknanya menguatkan kebenaran isi SKAW itu, terutama memasktikan bahwa tidak ada ahli waris lain yang tertinggal, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan waris tetapi dimasukan di dalam SKAW itu sebagai ahli waris.

Agar tidak terjadi kesalahan maka harus dilakukan pemeriksaan dan verifikasi hubungan kewarisannya. Kepala Desa/Lurah dan Camat berkedudukan sebagai pejabat tata usaha negara harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Sebelum menandatanganinya sebaiknya dilakukan langkah-langkah pemeriksaan dan verifikasi agar nantinya tidak dipersalahkan di hadapan hukum.

Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan. Jangka waktu proses dan besar biaya yang diperlukan, proses pengadilan berpijak pada asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.




Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara maka segala jenis perkara yang berada di Pengadilan harus sudah diputus atau diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Mengenai biaya, pemohon hanya akan dikenakan biaya administrasi ketika mendaftarkan permohonan serta biaya perkara di Pengadilan. Nominal biaya perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Peradilan Agama ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Peradilan Agama meliputi:

  1. Biaya meterai dan biaya kepaniteraan
  2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah
  3. Biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut
  4. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut
  5. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang terkait dengan perkara tersebut.

Bagaimana Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris untuk Ahli Waris Pernikahan Campur?

Untuk memproses Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) perkawinan campur antar WNI seperti pembagian golongan di atas, maka pembuatan SKW disesuaikan dengan pihak yang meninggal.

Sebagai contoh, SKW yang akan dibuat adalah untuk pernikahan WNI pribumi dengan WNI keturunan Tionghoa. Jika yang meninggal adalah WNI pribumi, maka Surat Keterangan Ahli Warisnya dibuat di bawah tangan saja seperti pembuatan SKW pada penduduk pribumi biasa walaupun ahli warisnya ada yang WNI keturunan Tionghoa. Apabila yang meninggal adalah WNI keturunan Tionghoa maka pembuatan Surat Keterangan Warisnya adalah di hadapan notaris dengan didahului pengecekan wasiat.




Untuk menetapkan ahli waris sebagaimana yang dikehendaki, prosedur yang harus ditempuh yaitu mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan. Untuk WNI beragama Islam, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) yang berbunyi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris…”

Apabila ahli waris beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 833 KUHPerdata).




Demikian penjelasan tentang surat keterangan ahli waris.

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *