Penghapusan Pasal Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam KUHP????

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Penerapan hukum terkait Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap meresahkan masyarakat. Unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada frasanya yang berbunyi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” sering dipandang terlalu subyektif. Sehingga, tolak ukur apakah suatu perbuatan dikatakan tidak menyenangkan atau tidak sangat bergantung pada pemahaman penyidik.




Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.





Pemohon yang mengajukan uji material Dalam Perkara Nomor 1/ PUU-XI/2013 beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sepanjang frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa,“Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP”. Menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif.




Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 menyatakan:

“Dalam praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh Pemohon. Kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif pula, karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah penahanan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP; Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP memberikan kekuasaan penuh terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal ancamannya hanya satu tahun dan pasal ini jelas tidak mengandung perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks penahanan yang dialami oleh Pemohon sangat subyektif dan diskriminatif. Norma hukum delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya seperti karet, dapat ditarik kemana-mana. Seharusnya dalam hukum pidana, delik pidana harus jelas makna pengertiannya.”




Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mahkamah Konstitusi menilai frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi dari ketentuan tersebut dapat memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP selengkapnya berbunyi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Proses Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi:

Setelah Putusan Makhamah Konstitusi tersebut, POLRI menginstruksikan pada seluruh jajarannya bahwa terdapat perubahan dalam penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam proses penyidikan menyesuaikan dengan putusan MK dimaksud yaitu:




  1. Rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebelum Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, artinya perbuatan pidana yang dilaporkan atau diterima sebelum tanggal 16 Januari 2014 proses penyidikan terhadap Tersangka yang melanggar dan atau memenuhi unsur sesuai rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetap mengacu pada rumusan KUHP sebelum putusan MK dimaksud;
  2. Rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, artinya perbuatan pidana yang dilaporkan atau diterima setelah tanggal 16 Januari 2014 proses penyidikan terhadap Tersangka yang melanggar dan atau memenuhi unsur sesuai rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP harus mengikuti Putusan MK tersebut.
    Penerapan hukum tersebut didasarkan pada analisa bahwa putusan MK pada dasarnya bersifat Prospektif atau berlaku kedepan, bukan bersifat Retroaktif atau berlaku surut.




Sebab, Implementasinya dari ketentuan tersebut dapatt memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan.

Demikian penjelasan dari kami.

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *