Kepala Desa dilarang Berpolitik Praktis???Apa Akibat Hukumnya??

Saya tertarik menulis hal ini karena masih banyak Kepala Desa tidak tahu larangan tentang politik praktis ini,Bahkan ada yang mengetahui larangan tersebut masih aja melanggar….Terus bagaimana jadinya negara ini atau desa yang dipimpinnya. Bahayanya berpolitik, karena bisa menjadi tindakan berbahaya. Anjuran tersebut ini cocok diberikan bagi para kepala desa di suatu daerah atau bahkan seluruh Indonesia. Soalnya, banyak kepala desa tidak tahu bahwa mereka ‘dilarang’ menjadi pengurus partai dan membela calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah alias, dilarang berpolitik.




Larangan berpolitik bagi Kepala Desa (Kades) jelas tercantum dalam beberapa aturan sekaligus lengkap dengan sanksinya. Seperti pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Didalam Pasal 71 ayat 1 UU No. 10 2016 dijelaskan, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau dengan sebutan lain yaitu lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon Kepala Daerah atau calon Legislatif yang diusung oleh sebuah partai maupun non partai”. Apabila seorang Kepala Desa (Kades) melakukan berpolitik praktis juga akan dikenai pidana, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada. Pada Pasal 71 disebut pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan denda palling sedikit enam ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp. 6 juta.




Selain dijelaskan dalam UU Pilkada Larangan berpolitik praktis bagi Kepala Desa (Kades) juga disebut dengan gamplang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini disebutkan, Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus Parpol dan ikut serta dan atau terlibat kampanye Pemilu atau Pilkada. Jadi, apa batasan yang harus diperhatikan seorang kepala desa dalam urusan politik ini?




Kepala desa tidak boleh mengadakan kegitan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada anggota keluarga,Warganya dan masyarakat. Secara umum berarti Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.




Jadi apabila masih ada Kepala Desa (Kades) yang masih ngotot ingin berpolitik praktis, bukan hanya ancaman 6 bulan atau denda Rp. 6 juta saja yang bakal terjadi tetapi bahkan bisa membuat si Kepala Desa (KADES) “kehilangan jabatannya” alias dicopot dari posisi Kepala Desa (Kades). Padahal, sungguh tak mudah mendapatkan posisi menjadi kepala desa. Menjadi pemimpin desa bukan hanya masalah materi melainkan harus pula memiliki berbagai keunggulan sehingga terpilih menjadi seorang pemimpin di desa.

Masih Beraniiii  pak Kades?




Demikian penjelasan dan pendapat dari Penulis. Terimakasih.

@AH

Bagikan manfaatnya.

4 thoughts on “Kepala Desa dilarang Berpolitik Praktis???Apa Akibat Hukumnya??

    1. karena tidak ada tindakan pak.karena frasa itu adalah delik aduan dalam hukum admistrasi
      contohnya laporkan ke bupati,bahkan kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *