Hutang Piutang Apakah Bisa Dipidana ?

Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak mampu membayar hutang?, pada hakekatnya tidak ada larangan akan hal tersebut. Karena Membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang dan belum tentu laporan atau pengaduan ke polisi tersebut dapat naik ke proses peradilan.




Perlu diingat bahwa UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur dan menjelaskan bahwa “tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Penjelasan diatas beraarti bahwa  walaupun ada laporan tersebut, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang, seperti dijelasakn diatas pengadilan akan menolaklaporan atau pengaduan perkara tersebut diatas. Maka, di sinilah peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata.




Hutang Piutang Apakah Bisa Dipidanakan ?

Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terjemahan Prof. Subekti, yang didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi : “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pohak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.




Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  • Suatu hal tertentu.
  • Suatu sebab yang halal.

Dalam praktiknya, saya seringkali mendengar dan mendapati permasalahan utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyarawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 (“KUHP”) tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut. Akan tetapi, saya menemukan pengecualian dalam hal pembayaran utang menggunakan cek (cheque) yang kosong atau tidak ada dananya, semenjak Pasca ditariknya UU No. 17/1964 tentang Larangan Penarikan cek kosong melalui PP pengganti UU No.1/1971 Tentang pencabutan UU No.17/1964 Tentang larangan Penarikan cek kosong yang menimbulkan keengganan orang dalam menarik cek, maka pembayaran dengan cek kosong langsung direferensikan ke Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang mana telah menjadi Yurispudensi MA No.1036K/PID/1989 yang berbunyi : “bahwa sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong, sehingga dengan demikian tuduhan “penipuan” harus dianggap terbukti.”




Sebagai informasi untuk kita pahami bahwa Pasal 379 a KUHP sebagai salah satu pasal sisipan memang mengatur adanya kriminalisasi bagi seseorang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut. Namun delik ini membutuhkan pembuktian yang khusus, yaitu seberapa banyak korban yang diutangi oleh pelaku dengan cara yang serupa (flessentrekkerij).

Karena sebab tersebut menurut hemat kami hal, membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang dan belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan.




Maka disini harusnya hadir dengan peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata.




Demikian penjelasan dari kami.Salam 

@Anang hartoyo/H.A & PARTNERS/082264550037

Bagikan manfaatnya.

5 thoughts on “Hutang Piutang Apakah Bisa Dipidana ?

  1. Kalau perjanjian piutang diingkari oleh salah satu pihak lalu tidak bisa dituntut hukum pidana, lha apa gunanya surat perjanjian dan materai?

    1. perjanjian merupakan keperdataan sesuai 1320 kuhperdata kalau bisa atau mampu diarahkan pidana harus memenuhi 2 unsur dan 1 unsur memerlukan 2 alat bukti.
      ketika perjanjian itu berbunyi suatu pengakuan dan mempunyai niat untuk melakukan kejahatan lagi bisa dimungkinkan untuk diarahkan ke tindak pidana yaitu penipuan.ada strategi hukum tersendiri

      1. iya bener bang bener sekali dalam pasal 378 unsur yang utama adalah ada niat untuk penipuan dan obyek yang ditipu.trims

  2. Bagaimana jika seorang menabung ke satu orang lainnya dan seorang yg di jadikan tempat menabung sudah tidak mau mengembalikan sejumlah uang dari si penabung. Apakah itu termasuk penggelapan atau penipuan? Mohon penjelasannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *