DIANCAAAAM !!!!Langkah Hukum Apabila Kita di Ancam??!!!

Sering terjadi kita diancam dalam kehidupan sehari-hari oleh orang yang tidak bertanggungjawab oleh sebab yang tidak jelas, dan diancaam secara langsung didipan kita atau bahkan diancam melalui media eletronik (WA,SMS atau Telepon). Jadi bagaimana langkah hukum apabila kita diancam atau dalam pengancaman orang yang tidak bertanggungjawab???.


Disini kami akan mengulas beberapa yaitu delik pidana pengancaman dan pengacaman melaluimedia elektronik.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Ketentuan pidana mengenai pengancaman pada umumnya diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).dan terdapat dalam pasal 368 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”


Adapun Unsur-Unsur pasal 368 Ayat (1) sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

  1. Memaksa orang lain;
  2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
  3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
  4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Sehingga apabila tindak pidana pengacaman memenuhi unsur diatas maka pelaku bisa di jerat dengan pasal 368 ayat (1).




Pengancaman melalui media elektronik???

Dan apabila pengancaman itu dilakukan dengan dan melalui media elektronik pelaku pengacaman bisa pidana berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 45B UU No.19/2016jo,pasal 29 UU ITE,yang berbunyi :




Pasal 29 UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45B UU 19/2016 : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Didaalam Pasal 45B UU 19/2016 menjelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil dan lainnya apabila yang diancam merasa dirugikan.


Bagaimana cara kita melaporkan delik pidana pengacaman :

lebih jelaskan saya tuliskan di artikel saya https://advokindo.com/bagaimana-cara-l…it-tindak-pidana/, tetapi sedikit saya ulang langkah-langkahnya ?

Jika ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, Anda dapat langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi, dasar hukumnya ialah PP No 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negaraa Republik Indonesia. Adapun daerah hukum kepolisian meliputi:
  1. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;
  3. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota;
  4. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan

Dan lebih lanjut mengenai perihal prosedur bagaimana menuntut secara pidana terhadap pengancaman melalui media elektronik ialah : 

  1. Anda sebagai korban pengancaman melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
  2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.




“Selain datang langsung ke kantor kepolisian terdekat sekarang bisa melakukan pengaduan atau pelaporan melalui online yang telah tersedia tanpa harus datang ke kantor polisi.”

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *