Tepatkah Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebut sebagai Lex Specialis derogat Legi Generali’?

Dalam dunia hukum telah sering kita dengar beberapa azas hukum yang mana salah satu azas hukum yang terkenal ialah azas Lex specialis derogat legi generalis. Lalu apa sih pengertiaan azas tersebut ? azas Lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.


Selengkapnya

Omnibus Law Cipta Kerja Lahir? Sengketa Tanah Atau Lahan Meningkat?

Selesai dan pupus harapan kaum buruh dan organ lain yang terdampak akan disahkan nya RUU Cipta Kerja atau lebh dikenal dengan Omnibus Law karena sangat berdampak pada kepentingan buruh atas kesejahteraan mereka. Selain berdampak pada kaum buruh, Advokindo mencoba menyeroti dari sisi lain dampak akan Undang-Undang tersebut yaitu dalam bidang agraria dan lingkungan hidup. Advokindo mencoba membuat pendapat perihal dampak Selengkapnya

Pak KEPALA DESA Harus Paham dan JUJUR!!!RAB Kegiatan Pembangunan Desa Bukan Dokumen Rahasia!!!!

Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan sebaiknya memajangkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan di Kantor Balai Desa yang mana tujuan nya agar semua masyarakat tau apa saja yang di bangun dan apa saja yang akan di belanjakan, berikut harga satuan nya, itu wajib karena dana tersebut untuk masyarakat Desa setempat.




Kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada Selengkapnya

COVID -19 Melahirkan BLT !!!!Penjelasan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)!!!…..!!!

Dengan Kondisi pandemi Covid 19 ini sangat menggangu dari beberapa aspek kehidupan khususnya ekonomi.masyarakat saat ini dibuat bingung dengan keadaanya karena banyak banget pembatasan sosial atau lebil dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus yang dianggap mematikan ini selain dari pembatasan sosial distacing. Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Pusat, Daerah maupun sampai Selengkapnya

Pentingnya Informasi SAKIP Di Daerah Untuk Mendorong Terciptanya Good Goverment!!

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahSelengkapnya

Terkait Dampak COVID-19 OJK Mengeluarkan POJK???!!!

Pada tanggal 22 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem Selengkapnya

Mudik Dilarang!!!! Apa Melanggar Hak Asasi Manusia?

Larangan untuk berpergian ke luar kota atau sering disebut mudik, hingga terdapat sanksi yang dinilai cukup memberatkan masyarakat pelaku mudik karena sudah menjadi tradisi tahunan unutk melepas kangen keluarga. Pasalnya, larangan mudik tersebut ketika dilanggar akan didenda 100 juta atau Ancaman hukuman penjara selama satu tahun menanti. Jika melihat konsideran, harusnya pelarangan mudik itu diawali dengan kebijakan Karantina Wilayah, Selengkapnya

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KARANTINA WILAYAH DAN MEKANISMENYA PENERAPANNYA???!!!!

VIRUS COVID-19!!!!

Dalam beberaapa hari belakang ini telah banyak digaungkan tentang karantina wilayah oleh beberapa Pejabat Negeri ini dan para publik Figur yang disebabkan oleh penyebaran VIRUS COVID-19 yang telah memakan banya korban positif terjangkit bahkan meninggal Dunia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Karantina Wilayah menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Selengkapnya