Tidak Menaati dan Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Kepala Desa Dapat Diberhentikan !!!!

Seorang pemimpin tidak bisa arogan saat mendapatkan amanah dari rakyat. Selain harus amanah, seorang pemimpin tidak bisa bersikap arogan dengan kekuasaan yang ia miliki. “Pemimpin adalah pelayan bagi rakyat”


Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat. Dalam regulasi desa disebutkan, Kepala Selengkapnya

Sanksi Hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa Menjadi Pengurus Partai POLITIK dan Berpolitik Praktis!!?

Semangat setiap komponen masyarakat dalam setiap datangnya  pesta demokrasi sangatlah beragam sesuai perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan Perundang undangan. Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut serta berpartisipasi dan memeriahkan pesta demokrasi baik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ada masyarakat yang berperan sebagai simpatisan yang mendukung dengan mengikuti setiap sosialisasi, kampanye dan memberikan hak pilihnya Selengkapnya

Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Berhak Menggarap Tanah Bengkok ?????!!!!Berikut Penjelasannya!!!!

Tahun 1992 pernah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa. Instruksi itu dalam rangka mendayagunakan tanah bengkok dengan berubah menjadi Tanah Kas Desa, tujuannya meningkatkan pendapatan Desa. Sayang pada waktu itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan anggaran untuk gaji Kades dan Perangkat Desa, sehingga Selengkapnya

Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampungbaru,Tanjunganom,Nganjuk ??

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan BPD adalah lembaga perwujudan demokras dalam penyelenggaraan dalam sebuah pemerintahan desa. BPD juga bisa disebut dengan Parlemen desa DPR nya suatu desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dukuhanyang ditetapkan melalu musyawarah desa.




Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan sekarang berada daalam posisi Selengkapnya

Kupas Tuntas Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)!!!!!

Dalam sebuah pemerintah desa mempunyai lembaga yang bernama Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dikenal dengan singkatan KPMD. Tujuan dibentuknya KPMD ialah Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendaliannya dalam rangka melakukan pendampingan implementasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.




Dasar pembentukan Selengkapnya

Peran dan Macam Pendamping Desa (PD) Terhadap Dana Desa?

“PENDAMPING DESA”

A. Pendamping Lokal Desa (PLD)

Pemerintah menugaskan Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan tujuan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam skala lokal Desa.




PLD sebagai mitra Desa ditugaskan untuk mendampingi Desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan Selengkapnya

apa itu BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA ???!!!

    “Bhabinkamtibmas ( Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)”

Bhabinkamtibmas itu adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor Selengkapnya

Aktor Demokrasi di Suatu Desa?

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga memiliki hak dan keputusan untuk hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh warga negara atau warga negara yang mempunyai kedaulatan. Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi (baik secara langsung atau diwakili) dalam merumuskan, mengembangkan dan pembentukan hukum.




Dan dalam demokrasi supaya berjalan harus Selengkapnya

Penjelasan Menimbang dan Mengingat dalam Sebuah Peraturan Desa (PerDes)!!!

Berdasar pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), UU No. 6/2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas)Selengkapnya

Badan Permusyawaratan Desa?!!

 




Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia dan Anggota BPD
Selengkapnya