Apa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kepada rakyat kalau terjadi Lock Down akibat bencana COVID -19?

Saat ini telah terjadi Bencana Penyebaran VIRUS COVID-19 dan menjadi bencana nasional bahkan internasional, karena tidak bisa dipungkiri bahwa virus tersebuttelah memakan banyak korban terjangkit bahkan meninggal dunia Di Indonesia bahkan Internasional.

Dengan hal tersebut maka telah terjadi tekanan dari beberapa Anggota Lembaga Legislatif yaitu DPR RI, beberapa Pemerintah Daerah, beberapa organisasi kemasyarakatan dan lainnya bahkan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan Lockdown yag artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat, dengan tujuan untuk menimialisir penyebaran Virus COVID-19 yang dianggap berbahaya, tetapi hingga sampai saat ini Eksekutif yaitu Presiden Negara Republik Indonesia belum menerapkan Lockdown dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Kami hanya bisa menjawab ENTAHLAH…itu sebagai kewenangan eksekutif.

Disini kami hanya mengulas apa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat kalau terjadi LOCKDOWN kepadaa rakyat dan apa yang menjadi hak Rakyat semisal terjadi Lockdown ??

Kewajiban Pemerintah Pusat dalam Kekarantinaan Kesehatan
Penutupan perbatasan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona tunduk pada ketentuan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Patut dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
Menurut hemat kami, penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat.
Patut dipahami bahwa pemerintah pusatlah yang menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Oleh pemerintah Virus COVID-19 disebut sebagai Pandemi yang pengertiannya adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah  geografis yang luas.
Maka, menurut hemat kami, penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk melakukan karantina di wilayah Indonesia.
Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.
Tindakan kekarantinaan kesehatan tersebut berupa:
  1. karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
  2. pembatasan sosial berskala besar;
  3. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
  4. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
apa itu Karantina Wilayah?
Lockdown sendiri di antaranya dapat dikaitkan dengan karantina wilayah. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium dari instansi yang menangani hal tersebut sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.
Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dibantu oleh dari POLRI,TNI SATPOL PP,BPBD dan semua masyarakat kiranya bisa terlibat untuk mencegah bencana tersebut untuk menjaga masyarakat yang keluar masuk dalam wilayah karantina wilayah tersebut. 
Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah yang mungkin wilayah masuk dalam wilayah karantina tersebut yang bersumber dari PAD daerah atau sumber lain yang sesuai dengan perundang-undangan.
Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.
Selain itu, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Pembatasan Sosial Berskala Besar
Di sisi lain, pembatasan sosial berskala besar juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diterangkan di atas.
Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Patut diperhatikan bahwa, baik karantina wilayah maupun pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi.
  1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
  2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Menurut hemat kami, melihat permasalahan ini yang semakin hari semakin membesar pemerintah pusat atau daerah harus memikirkaan kebijakan ini untuk diambil demi kepentingan masyarakat luas sehingga pelaksanaan karantina wilayah secara nasional sangat dimungkinkan, sehingga tidak ada yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia dan mungkin dengan pertimbangan yang lebih dari pemerintah.
Selain itu, dapat diberlakukan juga pembatasan sosial berskala besar, seperti meliburkan sekolah dan/atau tempat kerja, tempat keramaian yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik dalam pencegahan penyebaran virus corona.
Dan yang paling penting dari penjelasan diatas masyarakat hendaknya mematuhi Himbauan pemerintah supaya bencana ini segera selesai. dan tidak lupa masyarakat hendaknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya negara Indonesia ini selalu dilindungi dan diberkahi.Aamin.
OLEH : ANANG HARTOYO, SH.

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *