Apa itu Saksi, Terlapor,,Tersangka,Terdakwa dan Terpidana???

 


Dalam negara hukum tentu kita sebagai warna negara Republik Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dan dalam kehidupan sehari-hari kadang kita dengan tidak sengaja telah menjadi korban atau pelaku tindak pidana yang mana kita sering mendengar bahkan mengalami apa itu yang bernama saksi, terlapor, tersangka,terdakwa dan terpidana.disini kami akan mengulas tentang pengertian perihal diatas.

1. SAKSI




Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  pada pasal 1 angka 26 menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan dperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menperluas saksi disebut pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.




Saksi apabila tidak memenuhi undangan untuk diambil keteranganya tanpa alasan yang jelas maka bisa dikatakan sebagai tindak pidana diatur  yang dalam pasal 224 ayat 1 KUHP dengan ancaman sebagai berikut : “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;”




Menurut R Soesilo, supaya biisa dijerat dengan pasal 224 ayat 1 KUHP ialah sebagai berikut : 

  1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
  2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Tetapi apabila dalam tidak datangnya seseorang untuk dimintai keterangan saksinya disebabkan oleh sengaja supaya tidak datang atau menolak untuk hadir tidaak karena lupa atau attau hanya segan maka bisa dijerat dengan pasal 522 KUHP. 




2. TERLAPOR.

Didalam KUHAP tidak ditemukan secara jelas definisi dari Terlapor namun dalam KUHAP pada pasal 1 angka 24 perihal definisi laporan ialah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Menurut mantan Hakim Agung Prof Komariah Emong Sapardjaja, Laporan menjadi dasar dari suatu penyelindikan tindak pidana yaitu ditahap penyidikan, maka dari penjelasan diatas terlapor ialah orang dilaporkan  atas tindak tindak pidana atau dilaporkan karena oleh suatu sebab dari pelapor. Dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak.




3.TERSANGKA

Setelah melalui ditahap penyidikan ditemukan dua (2) alat bukti yang cukup maka status seseorang terlapor tersebut akan di naikan statusnya menjadi tersangka. Menurut pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka ialah merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, Artinya “saat seseorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lain yang sah. Perlu diingat, status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah”. Perlu diingat walaupun dalam status tersangkanya tersebut belum tentu  bersalah tetapi sangatlah mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang dalam menyandang status tersebut. Salah satu hak tersangka ialah menempuh praperadilan, sejak ada putusan Mahkkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan. Hakim praperadilan berhak memutuskan apakah status tersangka yang disandang seseorang sah atau tidak. mengenai hak-hak tersangka oleh penulis sudah ditulis dalam artikel sebelumnya mengenai hal tersebut.




4.TERDAKWA

Setelah  seseorang menyandang  status tersangka ditahap penyidikan maka status tersebut bisa dinaikan menjadi terdakwa dengan syarat ada bukti dan memberatkan seseorang tersangka tersebut dan perkara bisa disidangkan dipengadilan untuk pembuktian dan lainnya.

Dalam pasal 1 angka 15 KUHAP terdakwa ialah ” seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. untuk dijadikan terdakwa harus ada bukti cukup untuk disidangkan dalam sidang pengadilan untuk diperiksa artinya orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana. terdakwa mempunyai hak untuk memenuhi hak asasi manusianya yaitu :




  1. Segera diadili oleh pengadilan
  2. Mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya
  3. Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.
  4. Mendapatkan juru bahasa dalam pemeriksaan di pengadilan.
  5. Mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
  6. Mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma.
  7. Menghubungi dokter bagi terdakwa yang ditahan.
  8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
  9. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga.
  10. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
  11. Mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.
  12. Tidak dibebani kewajiban pembuktian.
  13. Mengajukan keberataan tantang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

5. TERPIDANA




Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh Hakim disebut Terpidana. Dalam pasal 1 angka 32 KUHAP terpidana mempunyai pengertian ialah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. dan kenapa disebut terpidana dengan alasan karena terdakwa sudah divonis bersalah oleh hakim.

Seorang terpidana dalam Kuhap mempunyai Hak-hak terkait putusan pengadilan yaitu sebagai berikut :




  1. Mendapatkan petikan surat putusan pengadilan segera setelah putusan diucapkan.
  2. Meminta salinan surat putusan pengadilan.
  3. Menghubungi dan didampingi pengacara

Dalam menjalani hukuman atas vonis bersalah hakim mempunyai hak yaitu :




  1. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
  2. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara
  3. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
  4. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Dari penjelasan diatas seorang sebelum menyandang status terpidana Penyidik,Penuntut dan Hakim harus mengedepankan Asas Praduga Tak bersalah (presumption of innocent). dalam penjelasan umum KUHAP pada Butir 3 huruf c menjelaskan : ”  Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”  sedangkan dalam Undang-Undang KEHAKIMAN dalam pasal Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”




Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan tentang penerapan asa praduga tak bersaalah yaitu ” tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”




Demikian Penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

@AH

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *