Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?

Dengan menulis ini penulis berharap para penggiat media sosial untuk berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial unutk berhubungan sosial karena ada ancaman pidana yang bakal menjerat para penggiat media sosial kalau tidak berhati-hati dalam memanfaatkan jarinya.berikut penjelasan ancama pidananya salah satunya ialah Pencemaraan Nama Baik :




Pencemaran nama baik (defamation) adalah perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU- ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal KUHP :
– Pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1));
– Pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2);
– Fitnah (Pasal 311);
– Penghinaan ringan (pasal 315);
– Pengaduan palsu/fitnah (pasal 317);
– Persangkaan palsu (Pasal 318);
– Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320 – 321).




Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menetapkan :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebagai berikut:




  • Setiap orang Penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.
  • Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana?
  • Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum.
  • Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut dengan bantuan ahli bahasa (expert).

Perbuatan memberitahu konten yang bukan kabar bohong (hoax) memakai sarana teknologi internet dapat menjadi perbuatan melawan UU ITE (straafbaar feit) jika memenuhi keempat unsur tersebut. Namun harus diperhatikan dengan seksama adalah pemenuhan unsur keempat, yaitu apakah konten tersebut memiliki muatan dan/atau pencemaran nama baik.




Sanksi atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU19/2016 : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran Nama Baik sebagai Delik Aduan mengharuskan adanya pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 19/2016 dengan catatan korban mengadukan sendiri sesuai putusan MK atau ada kuasa hukumnya.




Perlu diingat bahwa sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, haruslah memperhatikan asas praduga tak bersalah. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, maka Hak tersangka dan terdakwa sendiri diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.
Oleh karena itu jika penyebar konten tersebut adalah korban, maka ia berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ia juga berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.




Permohonan perlindungan tersebut diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat.

@AH

Bagikan manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *